Bondowoso.kliksurabaya.co.id – Komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital terus didorong oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo. Dalam rangka menggali praktik terbaik (best practice) terkait pengelolaan teknologi informasi, komunikasi publik, hingga integrasi data antar perangkat daerah, rombongan Komisi 3 DPRD Situbondo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan lintas daerah yang berlangsung hangat di Ruang Transit Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bondowoso tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, S.E. Turut hadir mendampingi yakni Koordinator Komisi 3 Andi Handoko, S.M., Sekretaris Komisi 3 Arifin, S.H., M.H., serta anggota Komisi 3 Siswo Pranoto, S.H. dan Irma Noervadila, S.Pd., M.Pd.
Rombongan legislator dari Kabupaten Situbondo ini diterima secara resmi oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Bondowoso, Dwi Wahyudi, S.Sos., M.M., bersama jajaran pejabat struktural, antara lain Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dwi Kuswantoro, S.T., M.M., Kabid Komunikasi Harini Pujiani, S.E., M.M., dan Kabid Aplikasi Informatika (Aptika) Eka Kusuma Astuti, S.Kom.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi 3 DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, S.E., menegaskan pentingnya peran Diskominfo sebagai fondasi utama pelayanan publik di era digital. Menurutnya, Diskominfo merupakan dinas yang sangat strategis karena bertindak sebagai jembatan utama aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat, maupun sebaliknya.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi kami di DPRD Situbondo untuk mempelajari secara mendalam bagaimana Pemerintah Kabupaten Bondowoso membangun infrastruktur teknologinya. Kami ingin menyerap skema integrasi arus informasi yang menghubungkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus melihat bagaimana teknologi dapat dimaksimalkan untuk mempromosikan potensi unggulan daerah ke khalayak luas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Kabupaten Bondowoso, Dwi Wahyudi, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki dinamika dan fokus pengembangan digitalisasi yang bervariasi. Ada daerah yang lebih menonjol pada pengembangan aplikasi, komunikasi publik dan media sosial, atau fokus pada bidang statistik dan persandian.
Di Kabupaten Bondowoso sendiri, Diskominfo diperkuat oleh sekitar 50 orang SDM—termasuk aparatur PPPK—yang terbagi ke dalam tiga bidang utama: Komunikasi, Aplikasi Informatika, serta Statistik dan Persandian. Salah satu keunggulan utama yang menjadi daya tarik dalam diskusi ini adalah prinsip kemandirian Diskominfo Bondowoso dalam membangun sistem digital.
“Untuk pengembangan aplikasi dan digitalisasi di Bondowoso, kami murni mengoptimalkan kemampuan SDM internal Diskominfo. Kami tidak meng-hire atau menggunakan jasa outsourcing programmer dari luar. Seluruh sistem dibangun secara mandiri oleh tim kami,” tegas Kepala Dinas Kominfo, Dwi Wahyudi.
Dalam pemaparannya, Dwi Wahyudi turut memperkenalkan inovasi unggulan bernama aplikasi Bondowoso Berkah. Platform ini dirancang sebagai sarana informasi publik serbaguna yang tidak hanya menyajikan agenda serta aktivitas rutin Kepala Daerah secara real-time, tetapi juga menjadi etalase digital potensi daerah. Melalui aplikasi ini, masyarakat maupun wisatawan dapat dengan mudah mengakses data destinasi wisata, akomodasi perhotelan, sarana transportasi, hingga kuliner khas Bondowoso.
Selain platform pelayanan publik, Diskominfo Bondowoso juga memamerkan pengembangan dashboard platform data internal. Sistem ini berfungsi menghimpun seluruh data pokok dari berbagai OPD ke dalam satu basis data terpadu guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih akurat dan berbasis data (data-driven policy).
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan diskusi interaktif dan pertukaran gagasan. Melalui sinergi antar-daerah ini, diharapkan pengembangan teknologi informasi di kawasan Jawa Timur tidak sekadar berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga mampu memperkuat keterbukaan informasi publik, integrasi data yang solid, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh.(***)
