Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I, dan Jajaran Kepala OPD menerima dan menyambut puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ulul Albab Reformasi (AUR) Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Raden Bagus Assra IAI At-Taqwa Bondowoso yang menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso pada Jumat siang (12/6/2026).
Sebanyak 35 peserta aksi turun ke jalan membawa aspirasi masyarakat, menuntut kejelasan dan ketegasan pemerintah daerah terkait realisasi janji politik mengenai pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bondowoso.
Aksi yang berjalan tertib ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, dengan pengawalan ketat, didampingi oleh Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika, S.H., M.H., Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, serta Kasatpol PP.
Guna memberikan penjelasan yang komprehensif dari berbagai sektor keuangan dan teknis, hadir pula jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, serta Kepala Disperkim Cipta Karya.
Dalam audiensi terbuka tersebut, Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepedulian dan aspirasi yang disuarakan oleh para mahasiswa PMII. Menurutnya, fungsi kontrol dari mahasiswa sangat dibutuhkan sebagai pemantik percepatan kinerja pemerintah.
Pihaknya sangat mengapresiasi kehadiran sahabat-sahabat mahasiswa hari ini. Pemerintah daerah tetap berkomitmen penuh untuk merealisasikan janji politik pembebasan PBB bagi masyarakat miskin. Namun, Pemkab juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya di lapangan dilakukan secara terukur, tepat sasaran, dan didukung oleh regulasi hukum yang kuat agar tidak menyalahi aturan di kemudian hari.
Sekda membeberkan tantangan teknis yang sedang dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait fluktuasi data kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa jumlah warga yang masuk dalam kategori desil 1 atau kelompok masyarakat miskin ekstrem di Bondowoso terus mengalami dinamika perubahan yang signifikan.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada akhir Desember 2025 jumlah warga miskin ekstrem tercatat berada di angka sekitar 87 ribu jiwa. Namun, memasuki Juni 2026, angka tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai kisaran 104 ribu jiwa.
Dinamika perubahan data yang cukup dinamis ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data secara berkelanjutan, mengacu pada Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) sebagai basis utama agar tidak terjadi salah sasaran dalam pembagian insentif pajak ini. Saat ini, Pemkab Bondowoso tengah bergerak secara simultan melakukan ground checking langsung ke lapangan untuk memastikan validitas data tersebut.
Pihak eksekutif tidak menampik bahwa kebijakan pembebasan PBB ini nantinya akan memberikan dampak langsung terhadap proyeksi penerimaan pendapatan daerah. Kendati demikian, Pemkab Bondowoso telah mengantisipasi hal tersebut dengan merumuskan berbagai skema alternatif guna menjaga kestabilan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani masyarakat kecil.
Sebagai bukti komitmen awal pemerintah dalam meringankan beban ekonomi warga, Sekda menegaskan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Bondowoso sengaja tidak dinaikkan sejak tahun 2017 silam.
Meski kebijakan pembebasan PBB ini berpotensi memengaruhi pos penerimaan daerah, Pemkab Bondowoso memastikan bahwa program kesejahteraan bagi masyarakat miskin ini tetap menjadi prioritas utama. Program tersebut dipastikan akan segera direalisasikan begitu seluruh aspek validasi data rampung dan payung regulasi dinyatakan siap sepenuhnya.
Aksi unjuk rasa berakhir dengan kondusif setelah tercapainya kesepahaman antara massa mahasiswa dan pihak Pemkab Bondowoso untuk terus mengawal jalannya proses verifikasi data ini demi kesejahteraan masyarakat Bondowoso.
