Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso secara resmi menggelar Apel Kendaraan Dinas Perangkat Daerah. Kegiatan ini berpusat di halaman Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso dan dijadwalkan berlangsung secara maraton mulai Kamis, 4 Juni 2026, hingga 23 Juni 2026 mendatang.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata Pemkab Bondowoso dalam menertibkan, menginventarisasi, serta mengamankan fisik maupun administrasi seluruh aset bergerak yang dibiayai oleh uang rakyat.
Apel kendaraan dinas ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, S.E., didampingi oleh Staf Ahli Bupati, serta Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso, Haeriah Yuliati, S.Sos., M.M.
Turut hadir guna mengawal jalannya proses inventarisasi ini, antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur Cabang Bondowoso, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bondowoso, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso, Kepala Dinas Perhubungan Bondowoso, Kepala Dinas Sosial P3AKB Bondowoso, Kepala DPMPTSP dan Naker Bondowoso.
Kehadiran para pejabat tinggi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) ini menegaskan bahwa penataan aset merupakan tanggung jawab kolektif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Dalam pengarahannya, Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, S.E., menegaskan bahwa apel ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan langkah konkret untuk memastikan seluruh kendaraan dinas tercatat dan terkelola secara tertib. Ia menyoroti adanya disparitas data lapangan yang kerap menjadi batu sandungan dalam laporan keuangan daerah.
Pihaknya ingin memastikan seluruh aset daerah terdata dengan baik. Fakta di lapangan menunjukkan banyak kendaraan yang secara administrasi masih tercatat sebagai aset daerah, namun ketika ditelusuri keberadaannya sudah tidak ada. Kondisi seperti ini tentu menjadi beban logistik dan finansial bagi kita, karena dalam audit, aset tersebut masih dianggap ada dan berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wabup mengimbau dengan tegas kepada seluruh pemegang kendaraan dinas untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pemanfaatan operasional sehari-hari, tetapi juga mencakup pemeliharaan fisik yang layak serta pengurusan administrasi hukumnya, termasuk kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pihaknya mengungkapkan kekecewaannya terkait masih adanya tunggakan pajak kendaraan dinas yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Setiap OPD harus lebih proaktif dan jeli dalam mengingatkan jadwal perpanjangan pajak kendaraan masing-masing. Jangan sampai kelalaian administrasi ini menumpuk dan menimbulkan beban anggaran yang tidak perlu di kemudian hari. Sementara untuk kendaraan yang kondisinya sudah rusak berat atau tidak layak jalan, segera laporkan ke pengelola aset agar bisa diproses sesuai ketentuan, termasuk opsi penghapusan aset (pemutihan).
Senada dengan Wakil Bupati, Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso, Haeriah Yuliati, S.Sos., M.M., menambahkan bahwa operasi penertiban ini bersifat menyeluruh. Target pendataan tidak hanya menyasar kendaraan roda dua maupun roda empat, melainkan seluruh barang milik daerah yang dinilai sudah tidak layak guna atau non-produktif.
Aset-aset yang sudah tidak lagi produktif harus segera diusulkan untuk dihapus. Jika dibiarkan menggantung, aset rusak ini akan terus menjadi catatan minor yang berulang dalam pemeriksaan BPK setiap tahunnya. Kami berharap seluruh perangkat daerah memiliki kepedulian yang sama. Penataan aset yang rapi adalah fondasi utama yang mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Haeriah juga menyelipkan pesan penting mengenai budaya kerja di lingkungan Pemkab Bondowoso. Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk senantiasa menjaga integritas, loyalitas, serta kekompakan.
Keberhasilan besar roda pemerintahan dan organisasi tidak pernah ditentukan oleh individu semata. Ini adalah buah dari kerja sama, kolaborasi, dan sinergi yang kuat dari seluruh unsur di dalam pemerintahan Kabupaten Bondowoso.
Melalui pelaksanaan apel kendaraan dinas yang akbar dan terstruktur hingga akhir Juni ini, Pemkab Bondowoso optimistis dapat menyajikan data aset yang valid, menekan potensi kerugian negara, serta mengamankan predikat tata kelola keuangan terbaik demi kemajuan masyarakat Bondowoso.
